Beberapa pihak menilai penyelenggaraan Kartu Indonsia Sehat yang diluncurkan Senin (3/11) lalu cacat hukum karena tidak memiliki dasar undang-undang. Namun Kemenkes mengatakan bahwa KIS sudah mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tak perlu diperdebatkan.
sumber health.detik http://ift.tt/1tbzH4D
Tidak ada komentar:
Posting Komentar